www.maximusgladiatorpapua.com JAKARTA –
Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin menyebut kehadiran Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) harus bekerja optimal serta maksimal untuk tanah Papua.
Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 2 Tahun 2021.
Dalam peran tugas dan tanggung jawab utama, BP3OKP melakukan sinkronisasi, mengharmonisasi, evaluasi, termasuk melakukan koordinasi pelaksanaan Otsus dan pembangunan untuk memajukan Papua.
Pasalnya, Pemerintah RI telah menerbitkan 2 kebijakan terkait tugas BP3OKP, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang BP3OKP dan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041.
“Kita semua menyadari persoalan di Papua bersifat kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan upaya intens dalam merumuskan dan melaksanakan pendekatan dan kebijakan yang komprehensif untuk Papua,” ungkapnya.
Sementara itu, Velix Vernando Wanggai selaku Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), mengatakan BP3OKP merupakan terobosan serta langkah baru untuk mengelola tanah Papua ke depan.
Menurut dia, anggota BP3OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi percepatan pembangunan, khususnya di enam provinsi di Papua.
Disamping itu, Yosep Yanowo Yolmen, anggota BP3OKP perwakilan dari Provinsi Papua Selatan, menambahkan, pembangunan di Papua harus bermula dari kampung ke kampung.
Karena itu, negara menugaskan BP3OKP untuk turun langsung ke lapangan guna mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Yang perlu kita ketahui, Papua ini sedikit unik, ada daerah yang masih terisolir, sehingga kita harus turun ke lapangan,”kata dia.
Yosep mencontohkan, seperti di Marauke kondisi jalan yang rusak membuat ibu-ibu hamil yang akan melahirkan dan orang sakit menjadi kesulitan.
Untuk itu pula, ia berharap BP3OKP dapat bersinkronisasi bersama Pemda setempat agar program-program yang dibuat tepat sasaran dan dibutuhkan masyarakat.
Selanjutnya anggota BP3OKP perwakilan Papua Pegunungan, Hantor Matuan, menegaskan terdapat tiga akar permasalahan di Papua, yaitu kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan.
“Harapan kami dengan hadirnya BP3OKP di enam provinsi di Papua sehingga tiga faktor ini dapat diubah menuju perubahan,” demikian Hantor. (TimGladiator).
