www.maximusgladiatorpapua.com Mimika, Papua Tengah – Maximus Tipagau selaku Staf Tenaga Ahli Wakil Menteri Dalam Negeri mendampingi Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam peresmian (launching) Pusat Bantuan Mediasi GKI (PBM-GKI) Mimika pada Rabu (17/7/2024).
Acara peresmian yang dilangsungkan di Hotel Cenderawasih 66 ini menandai dimulainya peran strategis PBM-GKI sebagai mitra pemerintah dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan mendayagunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa, konflik, dan kekerasan di Papua dengan mengedepankan pendekatan humanis dan perdamaian.
PBM-GKI yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung RI (SKKMA NO:102/KMA/SK/IV/2022) ini diharapkan mampu menduplikasi mediator profesional berintegritas tinggi dan berdedikasi untuk mewujudkan perdamaian di Papua.
Wamendagri Wempi Wetipo dalam sambutannya menegaskan peran penting PBM-GKI sebagai jembatan penengah dan mediator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, baik antar sesama Orang Asli Papua (OAP) maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.
“PBM-GKI adalah satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjembatani, memediasi persoalan,” ujar Wamendagri.
Ia menekankan tugas dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan Papua yang damai. “Kita tidak bisa menghindari konflik, kalau terjadi mari kita bersatu untuk menyelesaikannya,” imbuhnya.
Wamendagri juga memberikan arahan agar PBM-GKI terus memantau dan mengevaluasi progres mediasi yang dilakukan. “Jangan sampai hasil sertifikat tidak dibarengi tindakan nyata di lapangan,” tegasnya.
Pdt. Albert Yoku selaku Penasehat PBM-GKI menjelaskan bahwa mediasi merupakan wujud komitmen GKI Tanah Papua dalam menerjemahkan firman Tuhan tentang perdamaian.
“Mediasi adalah cara GKI mendidik dan melibatkan banyak kelompok untuk menjadi fasilitator atau mediator dalam menyelesaikan masalah secara damai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pdt. Yoku menguraikan sejarah panjang upaya GKI dalam melatih mediator dan membangun perdamaian di Papua, termasuk melalui kerjasama dengan Mahkamah Agung dan dewan gereja sedunia.
“Lembaga ini sudah 30 kali melatih dan mempersiapkan orang-orang dari berbagai komponen untuk menyelesaikan masalah secara damai,” ungkapnya.
Plt. Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyambut baik kehadiran PBM-GKI di Mimika dan berharap lembaga ini dapat memfasilitasi berbagai konflik di Papua.
“Konflik macam-macam yang terjadi terkait dengan kekerasan, hak asasi manusia, hak-hak OAP, dan lainnya. Konflik kekerasan dan sengketa yang banyak sekali terjadi di kita disini. Konflik harus kita cegah,” ucapnya.
Ia juga berpesan agar PBM-GKI tidak hanya berhenti pada seremonial peresmian, tetapi dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
Maximus Tipagau, selaku Staf Tenaga Ahli Wakil Menteri Dalam Negeri, turut memberikan dukungan penuh terhadap PBM-GKI dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan perdamaian di Papua.
Kehadiran PBM-GKI diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera.
Peresmian PBM-GKI Mimika merupakan langkah penting dalam upaya membangun perdamaian di Papua. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, GKI, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan PBM-GKI dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan berkontribusi dalam mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera.(MGP)
